BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara daring bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, 25 Agustus 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Hang Jebat, Kantor Bupati Bengkalis.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memantau dan mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing. Dalam arahannya, Tomsi mengingatkan bahwa daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Konsumen (IPK) harus memastikan dinas terkait benar-benar bekerja dan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat dan sinkron dengan kondisi aktual.
Selain itu, Tomsi meminta agar setiap kecamatan memiliki perwakilan dari Bulog guna memperkuat pemantauan distribusi pangan, khususnya di pasar dan pedagang kecil. Ia juga mendorong Kementerian Perdagangan untuk menyusun dan menyajikan data distribusi kebutuhan secara lengkap, baik di tingkat kota maupun kabupaten. Data ini diperlukan agar pemerintah daerah dan Forkopimda dapat melakukan sidak secara terarah dan berdasarkan informasi yang valid.
Tidak hanya itu, Tomsi juga menekankan agar adanya komitmen bersama melalui nota kesepahaman atau MoU antar pelaku usaha atau antar perdagangan di setiap kabupaten dan kota.
"Saya ingin menekankan pentingnya kolaborasi di tingkat lokal, khususnya antar pelaku perdagangan di setiap kabupaten dan kota. Tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme pasar semata, perlu ada komitmen bersama melalui nota kesepahaman atau MoU antar pelaku usaha, agar sistem distribusi, ketersediaan barang, dan kestabilan harga bisa lebih terjaga." tegas Tomsi.
MoU ini bisa menjadi instrumen strategis untuk membangun kepercayaan, menetapkan kesepahaman harga wajar, memperkuat rantai pasok, serta mengantisipasi gejolak pasar yang sering kali merugikan masyarakat. Pemerintah daerah kami harapkan bisa menjadi fasilitator aktif dalam proses ini, tambah Tomsi Tohir.
Dalam rakor tersebut juga disampaikan bahwa beras SPHP hingga kini belum tersalurkan di Koperasi Merah Putih, sementara beras premium mulai langka. Adapun beras yang tersedia di pasaran dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Evaluasi terkait HET beras direncanakan akan dibahas lebih lanjut dalam rakor khusus eselon I.
Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni, melalui Kepala Bagian Ekonomi Setda H. Khairi Fahrizal, menyampaikan bahwa pada Juli 2025, terjadi inflasi secara umum di wilayah Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai, inflasi tahunan (year-on-year) pada Juli 2025 tercatat sebesar 2,40%, sedikit di bawah inflasi Provinsi Riau sebesar 2,42% dan nasional sebesar 2,37%.
Khairi juga menjelaskan bahwa pada minggu kedua Agustus 2025, Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami peningkatan inflasi sebesar 3,57%, naik signifikan dibandingkan minggu keempat Juli yang sebesar 0,38%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain cabai merah (0,7968%), cabai rawit (1,3577%), dan daging ayam ras (0,7871%).
“Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk terus memantau dan mengendalikan IPK dan IHK agar tetap stabil. Ini penting guna memastikan pasokan bahan pokok masyarakat tetap aman dan harganya terjangkau,” tegas Khairi.
Ia juga menambahkan bahwa melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemkab Bengkalis akan terus bekerja keras untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Turut hadir dalam rakor ini mendampingi Kabag Ekonomi Setda Bengkalis, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkalis, Sudiro, Pasi Ter Kodim 0303 Bengkalis, Lettu Inf. Erli, perwakilan Dinas Sosial, Martias, BPKAD, Ade Zulhadi, Diskop UKM,Edi Purnama, Dinas Kesehatan, Sri Devi Desyra, Disdagprin, Marliya, dan Bappeda, Sufriyanti. #DISKOMINFOTIK
