BENGKALIS - Bupati Bengkalis diwakili Wakil Bupati H. Bagus Santoso berharap kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis benar-benar serius meningkatkan implementasi nilai indeks BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).
Harapan itu disampaikan saat membuka Asistensi Implementasi Indeks BerAKHLAK 2025, Selasa 26 Mei 2025, di Dang Merdu lantai IV Kantor Bupati Bengkalis.
Dalam arahannya Bagus Santoso berharap melalui kegiatan ini, dapat menambah wawasan, kapasitas dan kapabilitas, dalam upaya meningkatkan nilai indeks BerAKHLAK, sebagai indikator penting untuk memonitor dan menginternalisasi budaya kerja ASN sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK.
"Sebagaimana kita ketahui bersama berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB tahun 2024, Kabupaten Bengkalis telah memperoleh nilai indeks BerAKHLAK sebesar 64,2%. angka ini masih di bawah rata-rata nilai indeks nasional sebesar 68,1%, dan menempatkan kita dalam kategori "cukup sehat",. Capaian sebesar 64,2% ini tentunya menjadi tamparan sekaligus cambuk bagi kita semua untuk melakukan introspeksi dan evaluasi mendalam,"jelas Bagus.
Lanjut Wabup, Ini menjadi pertanyaan besar kenapa kinerja ASN Kabupaten Bengkalis masih tertinggal, apakah masih adanya praktik-praktik yang mencerminkan nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang belum dijunjung bersama.
"Untuk itu, pada tahun 2025 ini, kami telah menargetkan, supaya capaian nilai indeks BerAKHLAK kita Kabupaten Bengkalis terus meningkat minimal sebesar 75%, agar Kabupaten Bengkalis dapat masuk dalam kategori "sehat". ingat, capaian tersebut bukan sekadar angka, akan tetapi menjadi simbol dari transformasi mental dan etika birokrasi yang harus kita wujudkan bersama,"tegasnya.
Lebih lanjut Bagus mengatakan, agar capaian nilai indeks BerAKHLAK bisa meningkat, ada beberapa langkah strategis yang tentunya harus dilakukan, baik yang bersifat holistik, terukur, dan berkelanjutan diantaranya.
Penguatan kepemimpinan dan keteladanan. Karena kepemimpinan dan keteladanan ini menjadi kunci utamanya. Artinya, setiap pimpinan perangkat daerah wajib menjadi contoh dalam penerapan nilai BerAKHLAK, mulai dari transparansi pengambilan keputusan hingga responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Kemudian revolusi sistem pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital juga harus terus dilakukan untuk mengurangi manipulasi, memangkas birokrasi berbelit, dan meningkatkan akuntabilitas.
Berikutnya, pendidikan integritas secara masif melalui pelatihan berkala, kampanye internal, serta integrasi penilaian perilaku dalam sistem karir ASN juga harus diterapkan secara maksimal.
Terakhir penguatan pengawasan kolaboratif juga harus dilakukan dengan melibatkan inspektorat, BPK, TPK, dan masyarakat sipil guna memastikan praktik-praktik tidak etis dapat dicegah sedini mungkin.
Selain itu membangun budaya reward and punishment yang jelas, serta memberikan apresiasi bagi unit kerja berkinerja tinggi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar.
"Kami optimis, apabila langkah-langkah konkret ini mampu kita implementasikan secara baik, maka kenaikan indeks bukan sekadar target administratif, akan tetapi menjadi bukti nyata transformasi mental birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis menuju tata kelola yang bersih dan melayani, yang tentunya sejalan pula dengan visi kita yakni, mewujudkan Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia,"pungkasnya.
Turut hadir, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas serta Fungsional di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, narasumber Analis Kebijakan Ahli Muda, Biro Organisasi Setda Provinsi Riau, serta perwakilan dari camat se-Kabupaten Bengkalis.#DISKOMINFOTIK.
