BANTAN - ASEAN-UK Green Transition Fund (GTF), program lingkungan unggulan Britania Raya (Negara di Eropa) untuk percepatan transisi di kawasan ASEAN menuju ekonomi bersih dan tahan terhadap perubahan iklim, mengunjungi Pulau Bengkalis, Provinsi Riau, selama 9-13 Februari 2026 dalam rangkaian kegiatan yang bertajuk “Pilot Project Visit Field for ASEAN”.
Tujuan kegiatan tersebut adalah pengumpulan informasi dari berbagai praktik Solusi berbasis Alam (Nature-based Solutions) terbaik di kawasan Asia Tenggara.
Solusi Berbasis Alam (Nature-based Solutions/NbS) adalah tindakan perlindungan, pengelolaan berkelanjutan, dan pemulihan ekosistem alami atau yang dimodifikasi untuk mengatasi tantangan sosial seperti perubahan iklim, bencana, dan keamanan pangan secara efektif.
Kunjungan tersebut difasilitasi oleh The SCeNe (Southeast Asia Climate and Nature-based Solutions) Coalition, koalisi organisasi lingkungan yang menjadi pelaksana teknis dan mitra strategis ASEAN-UK GTF.
Koalisi ini bertujuan mendukung organisasi lokal untuk mempercepat dan meningkatkan Solusi berbasis Alam yang terpadu, mulai dari konservasi, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pengembangan mekanisme pembiayaan.
Konsorsium ini terdiri dari berbagai lembaga non-pemerintahan, termasuk The Nature Conservancy (TNC) dan WRI (Wahana Riset Indonesia).
.jpg)
Pulau Bengkalis dipilih menjadi salah satu lokasi studi kasus oleh program tersebut karena telah terbukti berhasil mengimplementasikan pendekatan Solusi berbasis Alam pada konservasi ekosistem mangrove, tepatnya di Desa Teluk Pambang.
Melalui pendampingan dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), desa ini berhasil menekan laju degradasi mangrove hingga 96 persen, dari 27 hektare per tahun (2016 – 2021) menjadi hanya 1 hektare per tahun (2022 – 2024).
Sekretaris Camat Kecamatan Bantan (Kabupaten Bengkalis), Rizki Subagia Efendi, menyambut baik perhatian internasional terhadap upaya konservasi yang digerakkan masyarakat setempat.
“Kami bangga dan bersyukur, karena konservasi mangrove di daerah kami mendapat banyak perhatian nasional dan internasional. Ini hasil kerja keras bersama, terutama LPHD (lembaga pengelola hutan desa) Teluk Pambang, serta YKAN yang terus membimbing masyarakat kami. Pemerintah Kecamatan Bantan akan terus mendukung pengelolaan mangrove di Desa Teluk Pambang,” ungkapnya.
Ekosistem pesisir seperti mangrove memiliki peran penting bagi alam dan manusia, yaitu sebagai pelindung garis pantai, pendukung mata pencaharian masyarakat, serta penyimpan.
karbon. Namun, banyak wilayah di Asia Tenggara masih mengalami tekanan akibat perubahan penggunaan lahan dan penebangan liar. Studi kasus Teluk Pambang menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara warga, pemerintah lokal, dan organisasi lingkungan dapat
memberikan hasil nyata.
Dalam kunjungan ini, The SCeNe Coalition turut didampingi oleh YKAN, Wahana Riset Indonesia, dan Nanyang Technological University (NTU) sebagai pelaksana kegiatan dalam melakukan pengumpulan data dengan pendekatan partisipatif, yaitu pelibatan pemerintah dan masyarakat daerah.
.jpg)
Rangkaian kegiatan ini meliputi lokakarya pengumpulan data, asesmen gender, validasi tutupan lahan, pelatihan standar karbon global, perencanaan monitoring, dan pemodelan pendanaan berkelanjutan.
Selama dua hari pertama, The SCeNe Coalition mengumpulkan data sosial, ekonomi, dan ekologi dari masyarakat dan pemerintah Desa Teluk Pambang.
Kegiatan ini memakai pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion), sehingga perempuan,
penyandang disabilitas, maupun kelompok minoritas seperti Suku Akit, dilibatkan sebagai narasumber. Manajer Senior Ketahanan Pesisir YKAN, Mariski Nirwan, menegaskan pentingnya partisipasi
kelompok minoritas.
“Menjaga mangrove adalah tentang keadilan sosial sekaligus pemulihan alam.
Di mana setiap suara termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan harus didengar dan dilibatkan,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Mila Rizqiani, Nature-based Solutions (NbS) Financing Research Lead dari WRI. Menurutnya prinsip GEDSI perlu diterapkan sejak tahap perencanaan
hingga pengawasan.
“Manfaat ekonomi dan perlindungan pesisir harus dirasakan semua warga, bukan hanya kelompok dominan,” sebutnya.
Memasuki hari ketiga dan keempat, koalisi memberikan pelatihan bertajuk “Capacity Traning Carbon Project kepada pemerintah desa dan masyarakat. Materi pelatihan mencakup standarisasi karbon, mekanisme pembagian manfaat, penilaian risiko hingga kelayakan
finansial.
Pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas warga dalam mengelola program berkelanjutan serta menempatkan masyarakat sebagai pemimpin utama dalam upaya perlindungan mangrove.#DISKOMINFOTIK.
