BENGKALIS – Melalui rapat paripurna, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun 2018 sebesar Rp3,632 triliun, disahkan pada Rabu sore, 29 November 2017 kemarin.
Meskipun seluruh fraksi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD menjadi Perda APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2017, namun beberapa fraksi melalui juru bicaranya menyampaikan harapan kepada eksekutif.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtara melalui Azmi R Fatwa berharap pembangunan yang dilaksanakan fokus pada visi dan misi 2016-2021. Khususnya terhadap program empat gerbang.
“Khususnya Gerbang Laksamana (Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana) terkait dengan pengembangan sektor pertanian,” ujar Azmi yang memang merupakan wakil rakyat dari Dapil ketiga kecamatan tersebut.
Kemudian, agar segera melaksanakan keputusan pengadilan dalam hal pembayaran pesangon karyawan PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) pada tahun 2018.
“Seluruh perangkat daerah diminta untuk memaksimalkan program pemberdayaan. Jika terbentur dengan anggaran, perangkat daerah harus jemput bola ke pemerintah provinsi maupun pusat. Banyak kementerian yang memiliki program pemberdayaan,” jelas Azmi lagi.
Kemudian Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melalui jurubicaranya, Daud Gultom, menitikberatkan pada percepatan kegiatan infrastruktur. jangan sampai proyek infrastruktur dikerjakan menjelang akhir tahun, sehingga menyebabkan kualitas kurang baik.
Sedangkan juru bicara Fraksi Partai Demokrat Nanang Harianto, memberikan catatan, agar APBD 2018 dialksanakan secara tertib dan transparan.
“Kedua, hasil yang disampaikan Badan Anggaran harus sesuai dengan verifikasi di provinsi,” pintanya.
Juru bicara Fraksi Gerinda Garda Yaksa, Indrawan Sukmana, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, karena pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 mencapai Rp500 miliar.
Meskipun demikian Indrawan tetap memberikan catatan, yakni; Pertama, peningkatan target PAD tersebut harus diiringi dengan komitmen untuk menggali retribusi daerah yang didukung dengan regulasi terbaru.
“Kedua, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta untuk punya strategi jitu dalam meningkatkan PAD. Ketiga, mempermudah segala perizinan,” ujar Indrawan.
Juru bicara Fraksi Gabungan Negeri Junjungan, Irmi Syakip Arsalan, memberikan dua catatan, yakni; pertama, Bapenda agar memaksimalkan upaya dan daya untuk meningkakan PAD. “Kedua, seluruh Perangkat Daerah harus memperhatikan azas efektif dan efesien dalam melaksanakan APBD 2018,” ujar Irmi Syakip.
Setelah seluruh fraksi diberikan menyampaikan tanggapan, lantas Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir memberikan kesempatan anggota DPRD Bengkalis. Giliran pertama disampaikan Aisyah, minta kepada Pemkab Bengkalis untuk memperhatikan nasib honorer guru dan tenaga kesehatan di desa. Sedangkan Fransiska Sinambela, minta agar diperhatikan ruangan belajar untuk agama Kristen di sekolah
“Terutama di SMP Negeri 2 Mandau,” pinta Fransiska.
Leonardus Marbun, minta agar jalan poros di Kecamatan Talang Muandau dibangun. Alasannya, saat ini di kawasan tersebut belum punya jalan poros yang dibangun pemerintah, melainkan miliki perusahaan.
Kemudian Nanang Hariyanto, menekankan untuk meningkatkan PAD, maka Perangkat Daerah harus bisa menggali potensi sektor wisata. Kemudian Pemkab Bengkalis diminta memfungsikan kembali waterboom di Desa Wonosari. #DISKOMINFOTIK
