JAWA BARAT – Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) V Forum Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia yang berlangsung pada 13–15 Oktober 2026 di Ballroom Hotel Harmoni, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Dalam kegiatan tersebut, Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis diwakili oleh M. Ihsan, yang dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Komisi I. Rakornas ini menjadi forum strategis untuk membahas arah kebijakan pendidikan nasional, khususnya terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dan masa depan pendidikan Indonesia.
Kegiatan yang diikuti sekitar 350 peserta dari berbagai daerah di Indonesia ini menjadi wadah koordinasi, pertukaran gagasan, serta perumusan rekomendasi untuk mendorong terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Rakornas V tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Atip Latipulhayat; Ketua Forum Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Joko Riyanto; Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani; Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto; Wakil Bupati Garut, Putri Karlina; serta Anggota Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Ferdiyansyah.
Kehadiran para pemangku kepentingan pendidikan dari tingkat pusat hingga daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi dalam membahas berbagai tantangan pendidikan, sekaligus merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Komisi I Bahas Penguatan Tata Kelola dan Mutu Pendidikan
Dalam sidang Komisi I, pembahasan difokuskan pada filosofi pendidikan, arah kebijakan, serta tata kelola pendidikan nasional. Sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama, terutama yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan, perlindungan tenaga pendidik, pembiayaan, dan pemerataan akses pendidikan.
Salah satu isu yang dibahas adalah penguatan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah, termasuk kejelasan kedudukan, fungsi, tugas, serta tanggung jawab dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Selain itu, perlindungan guru dan tenaga kependidikan juga menjadi perhatian penting. Perlindungan tersebut mencakup aspek hukum, kesejahteraan, kepastian karier, hingga pengembangan kompetensi secara berkelanjutan agar para pendidik dapat menjalankan tugas secara profesional.
Forum juga menyoroti perlunya penyederhanaan beban administrasi guru. Langkah ini dipandang penting agar tenaga pendidik dapat lebih berkonsentrasi pada proses pembelajaran, pembimbingan, serta pengembangan potensi peserta didik.
Dari sisi tata kelola, pembahasan turut mencakup penguatan sistem pembiayaan pendidikan melalui perencanaan anggaran yang sesuai kebutuhan, transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Evaluasi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota juga menjadi bagian dari pembahasan. Kejelasan pembagian kewenangan dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas koordinasi serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pendidikan di daerah.
Tidak kalah penting, forum turut membahas penguatan kesetaraan antara satuan pendidikan negeri dan swasta, terutama dalam hal akses layanan pendidikan, dukungan pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas pembelajaran.
Berbagai isu tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rekomendasi agar kebijakan pendidikan nasional dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
Perkuat Komitmen Peningkatan Mutu Pendidikan Bengkalis, Keterlibatan M. Ihsan, sebagai Sekretaris Komisi I menjadi bagian dari partisipasi aktif Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam forum pendidikan tingkat nasional. Melalui peran tersebut, perwakilan Bengkalis turut terlibat dalam pembahasan berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan arah dan masa depan pendidikan Indonesia.
Keikutsertaan ini juga menjadi kesempatan bagi Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk memperluas wawasan, membangun jejaring dengan Dewan Pendidikan dari berbagai daerah, serta memperoleh masukan mengenai kebijakan dan praktik penyelenggaraan pendidikan.
Bagi Kabupaten Bengkalis, berbagai hasil pembahasan dalam Rakornas diharapkan dapat menjadi referensi untuk mendukung pengembangan pendidikan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman.
Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan, dukungan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, penguatan peran kelembagaan perlu terus dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat.
Sejumlah persoalan pendidikan daerah, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan literasi dan numerasi, pemerataan akses layanan pendidikan, serta peningkatan kompetensi guru, memerlukan perhatian dan kerja sama berbagai pihak.
Upaya peningkatan mutu pendidikan juga perlu didukung dengan tata kelola yang baik, perencanaan program yang tepat sasaran, serta pemanfaatan sumber daya pendidikan secara efektif dan bertanggung jawab.
Melalui partisipasi dalam Rakornas V Forum Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis diharapkan semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai mitra strategis dalam mendorong kemajuan pendidikan daerah.
Hasil pembahasan dan rekomendasi yang dirumuskan dalam Rakornas tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, Dewan Pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat diharapkan terus terjalin untuk mewujudkan pendidikan di Kabupaten Bengkalis yang berkualitas, merata, inklusif, dan berkelanjutan.#DISKOMINFOTIK
