Oleh: [Dr H. Bagus Santoso]
Bengkalis ibarat induk gemuk yang berhasil memandirikan empat anak kandungnya, yaitu Dumai, Siak, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti. Sukses menyapih empat daerah tersebut, kini Bengkalis bersiap naik level, menyatukan kembali anak-anak mandirinya ke dalam satu payung besar yang sama: Provinsi Riau Pesisir.
Langkah politik ini bukan sekadar romantisasi masa lalu atau ambisi elite lokal, melainkan sebuah ikhtiar geopolitik yang matang demi menjemput keadilan pembangunan bagi masyarakat di beranda depan Selat Malaka.
Gagasan besar ini sesungguhnya bukan komoditas politik baru. Perjuangan pembentukan Provinsi Riau Pesisir telah digagas secara terstruktur sejak tahun 2014 di bawah pemikiran Gubernur Riau saat itu, Annas Maamun dan sempat mendapat persetujuan aklamasi dari DPRD Provinsi Riau pada 5 September 2014. Setelah sempat berjalan lambat akibat kebijakan moratorium, momentum emas itu kembali bergelora secara masif sepanjang pertengahan hingga akhir tahun 2026 ini.
Titik balik perjuangan mutakhir ditandai dengan Musyawarah Besar Badan Pekerja DOB Riau Pesisir pada 26 Juli 2026 di Hotel The Zuri, Dumai. Gelombang ini kian tidak terbendung ketika seluruh kepala daerah di lima kabupaten/kota menunjukkan komitmen administrasi yang konkret. Pada akhir September 2026, Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni secara resmi menandatangani surat dukungan substantif, menyusul rekomendasi serupa dari para kepala daerah tetangga. Ini menunjukkan bahwa ego sektoral telah runtuh demi satu visi masa depan.
Peluang Riau Pesisir untuk disetujui Jakarta kini terbuka sangat lebar. Kawasan ini menguasai garis pantai terpanjang di Provinsi Riau yang berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional tersibuk dunia, Selat Malaka. Mengubah status wilayah ini menjadi provinsi baru akan memperkuat posisi geostrategis Indonesia di mata internasional, sekaligus mempercepat rentang kendali pelayanan publik yang selama ini terkendala geografis.
Menakar Calon Ibu Kota: Historis, Demografi, dan Akses
Menentukan pusat pemerintahan kelak membutuhkan kalkulasi objektif yang bebas dari sentimen daerah. Jika membedah instrumen sosiologis dan geografis, tiga wilayah patut menjadi analisis utama:
Pertama, Kota Dumai. Dari sisi aksesibilitas, Dumai memegang keunggulan mutlak. Sebagai kota pelabuhan utama dengan konektivitas jaringan Jalan Tol Trans-Sumatra yang sudah terintegrasi, tingkat keterbukaan wilayah Dumai sangat tinggi. Secara demografi, Dumai bersifat kosmopolitan dengan infrastruktur perkotaan yang paling siap untuk langsung memikul beban administratif dan logistik sebuah provinsi baru.
Kedua, Kabupaten Bengkalis. Dari sudut pandang historis, Bengkalis adalah ibu kota residensi masa kolonial Belanda sekaligus wilayah induk asli. Menempatkan pusat pemerintahan di Bengkalis akan menjadi penghormatan sejarah yang kuat. Namun, letak geografisnya yang berada di pulau menjadi tantangan logistik tersendiri terkait akses penyeberangan darat. Akan beda pandangan lagi jika Poros MBG Mandau - Batin Solapan - Pinggir disodorkan Bengkalis, hanya saja secara logis akan membawa konsekuensi terhadap penataan birokrasi yang baru.
Ketiga, Kabupaten Siak atau Rokan Hilir. Siak menawarkan narasi historis kebesaran Kesultanan Siak Sri Indrapura, sementara Rokan Hilir berada di tengah konstelasi geografis daratan pesisir.
Melalui pertimbangan objektif tersebut, pilihan paling rasional adalah menempatkan Kota Dumai sebagai ibu kota pemerintahan demi efisiensi operasional negara, sementara Bengkalis tetap dihormati sebagai episentrum kultural, sejarah, dan pendidikan di wilayah pesisir.
Kemandirian Fiskal: Angka APBD yang Melimpah
Kekhawatiran Jakarta bahwa Daerah Otonomi Baru (DOB) hanya akan membebani APBN seketika terbantahkan di sini. Jika kita membedah kekuatan fiskal gabungan kelima daerah ini berdasarkan postur anggaran tahun anggaran 2026, angkanya sangat fantastis.
Kabupaten Bengkalis memimpin dengan kekuatan APBD mencapai Rp3,57 Triliun, disusul Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp2,37 Triliun. Ditambah dengan postur anggaran Kabupaten Siak, Kota Dumai, dan Kepulauan Meranti yang masing-masing bergerak di angka Rp1,5 hingga Rp2 Triliun, maka gabungan fiskal lima kabupaten/kota ini menembus angka di atas Rp11 Triliun.
Sebagai perbandingan, angka ini bahkan jauh melampaui APBD murni milik Provinsi Riau induk sendiri yang berada di kisaran Rp 8,3 Triliun pada tahun 2026. Dengan kapasitas keuangan sebesar ini, Riau Pesisir sudah sangat layak, mandiri, dan mampu membiayai operasional provinsinya sendiri sejak hari pertama dimekarkan tanpa harus bergantung pada dana darurat pusat.
Belajar dari Kepri dan Strategi Mengetuk Pintu Jakarta
Untuk menembus ketatnya moratorium di Kementerian Dalam Negeri dan Gedung DPR RI, Badan Pekerja harus menerapkan langkah taktis berbasis economic and border security defense. Kita harus mencontoh kisah sukses Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) saat memisahkan diri dari Riau pada tahun 2002 silam. Kepri berhasil meyakinkan Jakarta bukan karena alasan sentimen komunal, melainkan karena mereka mampu membuktikan diri sebagai garda depan yang mengamankan perbatasan negara, mengelola poros maritim, dan mendongkrak Investasi Asing Langsung (FDI).
Langkah strategis yang wajib ditempuh saat ini adalah mengemas narasi pemekaran ke Jakarta sebagai kepentingan strategis nasional: menjaga keamanan Selat Malaka, mengawal kedaulatan perbatasan luar, dan menekan angka penyelundupan internasional.
Selain itu, diperlukan soliditas lintas generasi dari seluruh "anak kandung Bengkalis". Mulai dari Dumai, Siak, Rokan Hilir, hingga Kepulauan Meranti "si anak bungsu" yang lahir belakangan, semua kepala daerah dan tokoh masyarakat wajib duduk satu meja di Jakarta. Keberhasilan diplomasi ke Senayan ditentukan oleh seberapa kompak daerah-daerah ini menunjukkan bahwa tidak ada konflik horizontal di tingkat bawah.
Pada akhirnya, gelombang perjuangan ini membawa kita pada satu konklusi tunggal yang tidak terbantahkan. Guru pemekaran daerah yang sejati di tanah Melayu ini adalah Kabupaten Bengkalis.
Bengkalis telah membuktikan keikhlasan dan kebesaran jiwanya membagi sejengkal demi sejengkal tanahnya demi lahirnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Riau. Dan kini, kerelaan sang induk untuk kembali memimpin dan menyatukan anak-anaknya ke level tertinggi Provinsi Riau Pesisir adalah kulminasi dari kematangan politik sebuah daerah yang tidak pernah pelit membagi kesejahteraan demi kemajuan negeri. Saatnya Jakarta mendengar, saatnya Riau Pesisir tegak berdiri.
Dr H Bagus Santoso adalah Wakil Bupati Bengkalis dan Anggota DPRD Riau, pada waktu Gubernur Annas Maamun menggagas Provinsi Riau Pesisir tahun 2014.
