Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis secara historis merupakan salah satu yang terbesar di Provinsi Riau berkat besarnya penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi (migas).
Secara umum, besaran APBD Bengkalis berfluktuasi seiring dengan naik-turunnya harga minyak dunia serta adanya kebijakan pemekaran wilayah seperti pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2009.
Berikut adalah rangkuman perkembangan jumlah APBD Kabupaten Bengkalis per tahunnya sejak tahun 2000 hingga anggaran terbaru tahun 2026 yang disahkan;
Dekade 2000–2009 (Masa Transisi & Awal Lonjakan Migas)
Pada awal tahun 2000-an, APBD Bengkalis masih berada di kisaran ratusan miliar rupiah, namun melonjak drastis hingga menembus angka triliunan rupiah sejak tahun 2006 akibat ledakan harga minyak bumi dan dana bagi hasil (DBH) migas.
Tahun 2000–2004, berkisar antara Rp 500 miliar hingga Rp 900 miliar (fluktuatif pasca-pemerataan otonomi daerah). Tahun 2005, mencapai sekitar Rp 1,1 triliun, tahun 2006 melonjak drastis hingga Rp 2,1 triliun.
Selanjutnya tahun 2007, disahkan sebesar Rp 2,03 triliun, tahun 2008, berada di kisaran Rp 2,6 triliun. Tahun 2009 Rp 2,8 triliun mengalami penyesuaian karena pemekaran wilayah Kepulauan Meranti.
Dekade 2010–2019 (Masa Keemasan APBD Tertinggi)
Dalam periode ini, APBD Bengkalis sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarahnya, bahkan pernah menembus angka di atas Rp 5 triliun.
Tahun 2010, Berada di kisaran Rp 2,4 triliun, tahun 2011, mencapai Rp 3,16 triliun. Pada tahun 2012, meningkat Rp 4,06 triliun dan tahun 2013, mencapai Rp 4,6 triliun dan tahun 2014, disahkan Rp 4,60 triliun.
Tahun 2015, menyentuh angka Rp 4,9 triliun dan membengkak menjadi Rp 5,37 triliun pada APBD Perubahan. selanjutnya tahun 2016, berada di kisaran Rp 4,05 triliun, tahun 2017 Rp 3,60 triliun.
Tahun 2018, disahkan Rp 3,63 triliun dan tahun 2019 Rp 3,81 triliun.
Dekade 2020–Sekarang (Stabilisasi Pasca-Pandemi)
Tahun 2020, APBD murni berada di kisaran Rp3,5 triliun (mengalami rasionalisasi akibat pandemi COVID-19, lalu ditetapkan sebesar Rp 3.15 triliun pada anggaran perubahan).Tahun 2021 berada di kisaran Rp3,2 triliun , tahun 2022, APBD murni sebesar Rp3,9 triliun dan bertambah menjadi Rp 4.50 triliun setelah perubahan anggaran.
Tahun 2023, disahkan Rp4,19 triliun, tahun 2024, Rp4,16 triliun. Tahun 2025, APBD Penetapan awal sebesar Rp3,21 triliun kemudian disahkan melonjak pada Perubahan APBD menjadi Rp 4.66 triliun. Sekarang tahun 2026, telah disahkan Rp2,89 triliun (fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur strategis).
Jika dihitung sejak tahun 2005 selama 21 tahun terakhir, dana alokasi APBD yang telah disahkan Rp72 triliun. Ditambahkan APBD lima tahun masa awal transisi 2000-2004 berkisar Rp4,5 miliar total mencapai Rp76,6 triliun.
Penulis : Dr. Bagus Santoso
Wabup Bengkalis
Datuk Seri Timbalan Negeri
Tulisan diolah dari berbagai sumber
