PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan serta optimalisasi Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan (KMPDK) sebagai penggerak ekonomi baru masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah (Sekda), dr. Ersan Saputra, saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pemetaan Lahan dan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman No. 460 Pekanbaru, Senin 10 November 2025.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Provinsi Riau, Ir. H. M. Taufiq Oesman Hamid, dan turut dihadiri Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik Kementerian Koperasi dan UKM, Koko Haryono, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta sejumlah kepala dinas dan pejabat dari kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
Sekda Ersan dalam sambutannya menegaskan bahwa Pemkab Bengkalis memberikan dukungan penuh terhadap program nasional ini.
“Kami yakin Koperasi Merah Putih merupakan wujud nyata penguatan ekonomi kerakyatan dari desa. Pemerintah Kabupaten Bengkalis siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam mempercepat pemetaan lahan serta pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Ersan.
.jpeg)
Ia juga menambahkan, Pemkab Bengkalis tengah melakukan inventarisasi lahan-lahan potensial untuk mendukung terbentuknya koperasi merah putih yang produktif.
“Kami ingin koperasi desa tidak hanya menjadi wadah formal, tetapi benar-benar menjadi motor ekonomi masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis koperasi merah putih desa dan kelurahan di Bengkalis dapat tumbuh menjadi role model ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Kadis Perindagkop dan UKM Provinsi Riau, Taufiq Oesman Hamid, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Penguatan Ekonomi Kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Pemerintah menargetkan koperasi merah putih menjadi ujung tombak distribusi ekonomi di tingkat desa, guna memperkuat kedaulatan ekonomi masyarakat dari bawah. Namun, diakui Taufiq, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan akses, kurangnya kolaborasi antar lembaga, serta belum optimalnya pemetaan dan pemanfaatan lahan untuk pengembangan koperasi.
“Melalui forum ini, kami berharap dapat menyatukan langkah dan mempercepat pembangunan koperasi merah putih yang berdaya saing di seluruh Riau,” ujarnya.
Hingga saat ini, terdapat 1.861 koperasi desa/kelurahan merah putih di Provinsi Riau, dan sekitar 98% telah terdaftar secara digital melalui aplikasi Mikro Side. Namun, baru 5% koperasi yang memiliki pemetaan aset lahan secara lengkap, kendala utamanya adalah biaya pembebasan lahan dan keterbatasan regulasi di daerah.
Selain itu, 209 aset koperasi saat ini tengah dikembangkan untuk memperkuat struktur permodalan serta memperluas akses usaha masyarakat. Program ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka peluang pemasaran produk daerah hingga ke tingkat nasional.
Turut mendampingi Sekda Bengkalis dalam kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono, serta Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Ismail.#DISKOMINFOTIK
