BENGKALIS - Bertempat di Gedung BPSDM Provinsi Riau, Rahmad Akmal yang juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng) sekaligus koordinator penyuluh anti korupsi Kabupaten Bengkalis.
ditugaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk menjadi narasumber dan fasilitator pada kegiatan Pelatihan Penyuluh Anti Korupsi ( PELOPOR) yang diinisiasi oleh KPK. Senin hingga jumat (07 -11 Oktober 2024).
Kegiatan ini dihadiri juga oleh Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi Yonathan Demme Tangdilinting, Kepala Inspektorat Provinsi Riau, Sigit Juli Hendriawan, Kepala BPSDM Provinsi Riau Asrizal dan dihadiri oleh peserta pelatihan perwakilan dari ASN Provinsi Riau dan Banten.
Diklat yang pertama kali diadakan di Provinsi Riau ini bekerja sama dengan BPSDM Riau ini diikuti sebanyak 48 orang. Sebanyak 44 peserta berasal dari wilayah Riau, antara lain dari pegawai BPSDM, Inspektorat Riau, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota di Riau, lalu tiga orang dari Inspektorat Kabupaten Tangerang dan satu orang dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.
Dalam sambutannya, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Yonathan Demme Tangdilintin menekankan aparatur sipil negara harus menjadi garda terdepan gerakan pemberantasan korupsi dan menyebarkan perilaku antikorupsi di masyarakat.
“Tentu KPK tidak bisa bekerja sendirian,” ujar Yonathan, “Dibutuhkan peran serta berbagai elemen masyarakat, salah satunya kolaborasi dengan pemerintah daerah.”
Ia mengatakan, KPK terus melatih agen-agen perubahan dari berbagai kalangan tersebut sebagai penyuluh antikorupsi.
"Mereka semua kami nilai memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan korupsi sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing,” katanya.
Hingga awal Oktober 2024, jumlah penyuluh antikorupsi sudah mencapai lebih dari 4.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun jumlah penyuluh antikorupsi di Riau baru sebanyak 33 orang yang masih aktif masa berlaku sertifikatnya.
Yonathan mengingatkan agar para peserta tidak berhenti sampai pelatihan, tapi harus berlanjut ke tahapan sertifikasi penyuluh antikorupsi yang akan dilaksanakan oleh LSP KPK.
Adapun Ketua Forpak Riau, Eduar mengatakan Sejak 2023, Pemerintah Provinsi Riau, melalui Inspektorat, telah menganggarkan sebesar Rp1,6 miliar untuk mendukung kegiatan forum, antara lain Peringatan Hakordia 2023 dan Musyawarah Nasional Perkumpulan Penyuluh Antikorupsi Nasional (Perpaksinas).
Pada tahun ini, Pemprov Riau juga mengalokasikan sebesar Rp400 juta untuk kegiatan penyuluhan.
Penyuluh antikorupsi sekarang dilibatkan dalam berbagai kegiatan seperti sosialisasi antikorupsi, mendampingi desa-desa dalam program Desa Anti-Korupsi, serta membina kabupaten dan kota agar lebih siap menjadi kabupaten/kota antikorupsi.
Sementara itu Akmal yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil( PNS) Polbeng menyampaikan ucapan terimakasih terutama kepada Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Bapak Johny Custer karena selalu support dalam kegiatan-kegiatan anti Korupsi, baik yang dilaksanakan oleh KPK ataupun instansi lainnya
"Terimakasih saya ucapkan kepada KPK atas kepercayaannya dan Juga Direktur Polbeng yang selalu support dan memberi semangat ketika saya diminta bantuan baik dari KPK maupun lembaga lainnya dalam melaksanakan strategi pemberantasan korupsi melalui sula pendidikan, mudah-mudahan kedepan Polbeng menghasilkan lulusan yang tidak hanya bagus dalam nilai akademik tapi juga mempunyai jiwa yang anti Korupsi". Tutupnya.
