BENGKALIS -- Akibat berkurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) terpaksa mengambil kebijakan "merumahkan" sebagian tenaga honorernya.

Tapi tidak semua. Tenaga guru, petugas kebersihan, penjaga malam dan supir karena kebutuhannya belum bisa diefisienkan.

Sebagaimana dipublikasikan sejumlah media, keputusan "merumahkan" sebagian tenaga honorer tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Rohil Nomor 814/BPKSDM-SES/2018/108.

Pemberhentian sebagian tenaga honorer di kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis itu, ternyata berimbas ke kabupaten induk.

Imbasnya, sejumlah tenaga honorer di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini mulai gelisah. Mereka juga khawatir dan takut Pemkab Bengkalis melakukan kebijakan serupa.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik), Johansyah Syafri menegaskan, sejauh ini belum ada rencana Pemkab Bengkalis untuk "merumahkan" sebagian tenaga seperti yang ditempuh Rohil.

Penegasan ini disampaikan mantan Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Bengkalis ini untuk meluruskan isu bahwa Bupati Bengkalis akan "mengikuti" langkah yang diambil Bupati Rohil tersebut.

Kata Johan, kondisi keuangan daerah (APBD) Rohil dan Bengkalis pada prinsipnya kurang lebih. Terjadi defisit. Tapi, seperti ditegaskan Bupati Bengkalis beberapa waktu lalu, sampai hari ini, terangnya, dirinya belum mendengar adanya rencana Bengkalis seperti di Rohil itu.

"Sampai saat ini kami belum mendengar ada rencana Pemkab Bengkalis untuk "merumahkan" sebagian tenaga honorer seperti di Rohil," tegas Johan, Jum'at petang tadi, 21 September 2018, di ruang kerjanya.

Bukan di eksekutif saja, Johan mengatakan di legislatif pun sejauh yang diketahui juga belum ada pembicaraan bakal adanya tenaga honorer di daerah ini yang bakal diberhentikan akibat adanya defisit APBD 2018.

"Di DPRD Bengkalis pun setahu kami juga belum ada pembicaraan pemberhentian honorer tersebut. Setidaknya di Komisi II. Pada saat Diskominfotik hearing dengan Komisi II, Selasa, 18 September 2018 lalu, soal keberadaan honorer ini sedikit pun tak disinggung," paparnya.

Dikatakan Johan, dirinya juga mendapat pertanyaan dari sejumlah tenaga honorer. Baik itu yang disampaikan secara langsung maupun melalui berbagai media sosial.

Kepada seluruh tenaga honorer di kabupaten dengan 11 kecamatan ini, Johan  meminta untuk tidak termakan dengan isu tersebut. Mereka diharapkan tetap bekerja seperti biasa.

Masih menurut Johan, kalau ada informasi apa yang dilakukan Pemkab Rohil juga akan ditempuh juga oleh Pemkab Bengkalis, itu hanya isu yang dihembuskan orang-orang yang tak bertanggungjawab.

"Itu hanya isu. Sejauh ini dan sepengetahuan kami belum ada rencana Bupati Bengkalis akan "merumahkan" sebagian tenaga honorer, meskipun APBD Bengkalis 2018 bakal dirasionalisasi sekitar Rp1,4 triliun," ulang Johan.

Sebelum ini, kurang lebih sebulan silam, tepatnya Jum'at malam, 17 Agustus 2018 lalu, Bupati Amril Mukminin, sudah menegaskan hal serupa.

Mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini mengatakan itu saat malam resepsi  peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Bengkalis di Balai Kerapatan Sri Mahkota Bengkalis.

Kata Bupati Amril waktu itu, meskipun APBD Bengkalis 2018 defisit sekitar Rp1,4 triliun, namun sejauh ini belum ada pemikiran untuk "merumahkan" atau memberhentikan tenaga honorer.

"Juga belum ada rencana untuk  memotong honorarium mereka seperti yang telah dilakukan daerah lain,” papar Bupati Amril. #DISKOMINFOTIK