Pencarian

Pastikan Pelayanan KB Merata, Bupati Hj Kasmarni Perkuat Tata Kelola Alokon di Negeri Junjungan

BENGKALIS – Bupati Bengkalis Hj Kasmarni menegaskan pentingnya penguatan tata kelola alat dan obat kontrasepsi (Alokon) guna memastikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan bagi seluruh masyarakat Negeri Junjungan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bengkalis Hj Kasmarni pada kegiatan penguatan tata kelola Alokon yang didukung oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau, Selasa, 17 November 2026 di Gedung Daerah Bengkalis.

Hj Kasmarni menyampaikan penguatan tata kelola Alokon bukan sekadar persoalan logistik maupun ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, tetapi merupakan bagian strategis dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan KB yang berkualitas, mudah diakses, dan berkesinambungan.

Menurutnya, keberhasilan program KB tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mendapatkan pelayanan, tetapi juga dari terjaminnya ketersediaan Alokon dengan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Ia menjelaskan, keterlambatan distribusi maupun kekosongan stok dapat mengganggu keberlanjutan pelayanan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program KB.

Untuk itu, Hj Kasmarni menekankan tiga langkah strategis dalam memperkuat tata kelola Alokon. Pertama, memperkuat perencanaan dan pengendalian kebutuhan berdasarkan data yang akurat serta kondisi riil di lapangan.

Kedua, mengoptimalkan sistem informasi dan pengawasan rantai pasok Alokon, mulai dari pencatatan, distribusi, pemantauan stok hingga pelaporan agar berjalan tertib, transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, memperkuat sinergi dan tanggung jawab lintas sektor, khususnya antara BKKBN, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta tenaga lini lapangan.

Hj Kasmarni juga menyoroti kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan. Menurutnya, karakteristik tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan akses pelayanan KB, termasuk pendistribusian Alokon.

Oleh karena itu, pengelolaan dan pendistribusian Alokon harus memperhatikan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah agar seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan KB berkualitas.

"Kita ingin memastikan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis ini memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas," ungkapnya.

Lebih lanjut, Hj Kasmarni meminta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis untuk terus memperkuat koordinasi dengan BKKBN Provinsi Riau serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Alokon di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan 49 fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) se-Kabupaten Bengkalis.

"Keberhasilan tata kelola Alokon bukan diukur dari seberapa banyak persediaan yang kita kelola, tetapi dari seberapa mampu kita menjamin keberlangsungan pelayanan bagi masyarakat," tegas Bupati Bengkalis Hj Kasmarni.

Di akhir sambutannya, Hj Kasmarni berharap melalui kegiatan tersebut dapat terbangun kesepahaman, komitmen, serta langkah nyata dalam memperkuat tata kelola Alokon di Kabupaten Bengkalis.

Hj Kasmarni berharap sinergi yang telah terbangun dapat semakin memperkuat tata kelola Alokon, mengoptimalkan pelayanan keluarga berencana, serta mewujudkan keluarga dan generasi Kabupaten Bengkalis yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai bagian dari upaya menyiapkan Generasi Emas Indonesia.

Tim Redaksi