BENGKALIS – Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni mengapresiasi dukungan dan saran yang disampaikan pihak legislatif sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang lebih baik.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Daerah Ersan Saputra TH dalam rapat paripurna DPRD Bengkalis tentang Jawaban Pandangan Umum 7 Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis, Selasa 23 Juni 2026, di ruang rapat Paripurna DPRD Bengkalis.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Hendrik Firnanda Pangaribuan didampingi Wakil Ketua III H. Misno, serta dihadiri 24 anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas serta Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dalam jawaban Bupati Bengkalis dibacakan Ersan Saputra TH mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), membenahi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai tindak lanjut atas masukan dan catatan dari fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Terkait optimalisasi PAD, pemerintah daerah berkomitmen melakukan berbagai langkah, antara lain memperketat pemungutan pajak dan retribusi, melengkapi basis data wajib pajak, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem layanan dan pembayaran.
“Kami akan terus mengembangkan sumber pendapatan agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan pembangunan dapat berjalan lebih maksimal,” ujar Ersan.
Sementara itu, untuk membenahi kinerja BUMD, pemerintah sepakat bahwa perusahaan daerah harus dikelola secara profesional agar dapat berkontribusi nyata bagi perekonomian. Langkah yang diambil meliputi penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan unit usaha yang berdaya saing.
“Kami ingin BUMD menjadi penggerak ekonomi sekaligus sumber pendapatan daerah,” tegasnya.
Pemerintah juga menanggapi masukan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga layanan dasar lainnya. Langkah yang dilakukan meliputi peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemerataan sarana prasarana, peningkatan layanan kesehatan, penyediaan air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pesisir dan pulau terluar.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menyatakan terus memperbaiki sistem perencanaan anggaran, pengelolaan kas, serta penentuan prioritas pembangunan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Ersan juga menyampaikan rasa syukur atas dukungan DPRD sehingga Pemkab Bengkalis kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk ke-13 kali secara berturut-turut. Ia menegaskan capaian ini bukanlah tujuan akhir, melainkan dasar untuk memastikan tata kelola keuangan yang baik benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Predikat WTP harus sejalan dengan peningkatan pelayanan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan warga,” pungkasnya.#DISKOMINFOTIK.
.jpg)
