BENGKALIS - Sebagai bentuk upaya pengawasan obat dan makanan tanpa izin edar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis mengikuti forum konsultasi publik loka POM di Grand Zuri Hotel Dumai Kamis pagi, 17 Oktober 2024.
Kepala BPOM Dumai Ully Mandasari menyebutkan, kegiatan ini sebagai bagian penting dari pelayanan publik kepada masyarakat.
“Peredaran obat dan makanan harus benar-benar diawasi agar tidak merugikan dan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat yang mengonsumsinya,” ujar Ully.
Untuk itu, kegiatan ini diharapkan Kepala BPOM Dumai bisa mengedukasi pemahaman yang berlanjut terhadap pengawasan obat dan makanan di kabupaten/kota.
Pada kesempatan yang sama, Pjs. Bupati Bengkalis Akhmad Sudirman Tavipiyono melalui Plt. Kepala Dinas Kesehatan Ermanto menyatakan siap mendukung upaya BPOM dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.
Ermanto menginginkan agar sinergi antar instansi dapat terjalin baik agar peredaran obat dan makanan di Negeri Junjungan bisa diawasi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.
"Kami mengimbau agar masyarakat memperhatikan obat dan makanan yang dibeli terdaftar atau tidaknya dengan memeriksa barcode BPOM RI yang tersedia pada kemasan," ujarnya menyampaikan pesan kepada masyarakat.
Kekhawatiran pemerintah semakin diperkuat karena Kabupaten Bengkalis adalah daerah perbatasan yang rawan penyelundupan obat serta makanan luar tanpa izin edar.
"Kita yakini bahwa apabila masyarakat kita melek dengan edukasi makanan yang aman dan bermutu, maka segala bentuk makanan yang kita konsumsi memiliki manfaat dan khasiat yang bagus untuk tubuh. Kita berharap agar semua unsur masyarakat bisa teredukasi dengan sebaik-baiknya,” tutup Plt Kadiskes.
Turut hadir dalam forum konsultasi publik loka POM tersebut Kadis Kominfotik Kabupaten Bengkalis Suwarto serta Kepala DPMPTSP M. Toyib.#DISKOMINFOTIK
