BENGKALIS - Dalam upaya meningkatkan pengelolaan sumber daya alam pesisir keberlanjutan, Focus Group Discussion (FGD) telah diselenggarakan oleh tim kelompok dari Jabatan Fungsional Dosen Kebijakan Publik dan Governansi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (UNRI).
FGD yang membahas tentang Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Mangrove merupakan langkah penting untuk mempromosikan kerjasama lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Bengkalis, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan.
Kegiatan FGD ini diselenggarakan oleh Tim KJFD FISIP UNRI yang pelaksanaannya dilakukan di ruang rapat serba guna Dinas Lingkungan Hidup. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh TIM KJFD FISIP UNRI, kemudian perwakilan DLH Sri Hartati, Almasih dan Endang Kurniawati, Kemudian Rita Ilia dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Pusat.
Selain akademisi dan pemerintah, diskusi juga dihadiri oleh organisasi masyarakat yaitu LSM Bahtera Melayu yang diwakili oleh Defitri Akbar dan Khairul Saleh.
Serta Ismail dari Kelompok Masyarakat Konservasi Lingkungan Pesisir Desa Teluk Papal, Muhammad Iskandar dari Kelompok Studi Lingkungan dan Masyarakat, dan dari Media dihadiri oleh Sri Mawarti dari Radio Republik Indonesia.
Ketua tim kelompok FGD, Dr. Hasim As'ari, S.Sos, M.Si, menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menggali pandangan dan masukan dari berbagai pihak terkait mengenai pentingnya kolaborasi dalam mengelola sumber daya alam mangrove. "Mangrove bukan hanya memiliki nilai ekologis yang tinggi, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, kolaborasi antaray pemerintah, akademisi, LSM, dan masyarakat sangat penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif," ujar Dr. Hasim As'ari.
Anggota tim kelompok FGD juga turut memberikan pandangan dan wawasan dari perspektif akademik dan praktik. Prof. Dr. Sujianto, M.Si, seorang pakar dalam bidang kebijakan publik, menyampaikan bahwa pengelolaan mangrove memerlukan pendekatan yang komprehensif, di mana semua pemangku kepentingan terlibat aktifu dalam proses pengambilan keputusan. "Kolaborasi bukan hanya tentang berbagi tanggung jawab, tetapi juga tentang berbagi pengetahuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan mangrove," jelas Prof. Dr. Sujianto.
Dr. Febri Yuliani, yang memiliki pengalaman dalam pengembangan kebijakan lingkungan, menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove. "Masyarakat sebagai pengguna langsung sumber daya alam harus diberdayakan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan, akan lebih mungkin tercapainya tujuan keberlanjutan dalam jangka panjang," papar Dr. Febri Yuliani.
Hafzana Bedasari, Masrul Ikhsan, serta Ahmad Hadi, sebagai anggota tim kelompok FGD, turut membawa perspektif yang beragam dari bidang keahlian masing-masing. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif dari berbagai pihak diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkrit dan dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis.
FGD ini tidak hanya menjadi wadah untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membangun jaringan kerjasama yang kuat dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari FGD ini akan menjadi panduan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan mangrove yang efektif dan berkelanjutan.
Sebagai hasil dari FGD ini, diharapkan terbangun kolaborasi antara pemerintah, akademisi, LSM, pengusaha, media dan masyarakat dapat terus ditingkatkan dalam mengatasi tantangan pengelolaan mangrove di Kabupaten Bengkalis, serta memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat serta terciptanya kolaborasi menuju Mangrove Lestari Masyarakat Sejahtera. #DISKOMINFOTIK.
