BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menggelar rapat penyusunan bahan masukan rencana aksi tahun 2025 dalam pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut di Kabupaten Bengkalis bersama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI) Selasa, 7 Februari 2023.
Adapun pelaksanaan rapat tersebut digelar di ruang rapat Zahari Kantor Bappeda Jalan Antara Bengkalis. Dihadiri Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI Farida Kurnianingrum, sementara Bupati Bengkalis Kasmarni pada kesempatan itu diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono.
Dalam sambutannya, Bupati Kasmarni mengucapkan terima kasih kepada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, khususnya Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap Bengkalis sebagai kawasan perbatasan negara, dengan telah menyusun draf rencana aksi dan dokumen kajian terhadap pengelolaan potensi kawasan perbatasan, dalam mengimplementasikan dukungan terhadap Nawacita Presiden yakni menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari pinggiran.
“Sebagai kawasan perbatasan negara, daerah kami kabupaten bengkalis adalah bagian dari kawasan strategis dan vital bagi negara, sebab secara geografis, kami memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti migas, perkebunan, pariwisata, perikanan dan lainnya. Dan kami juga memiliki peluang pasar yang cukup besar, karena kedekatan jaraknya dengan malaysia, yang hanya dipisahkan oleh selat malaka,” jelas Kasmarni.
Dengan adanya dukungan pemerintah pusat melalui rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan yang nantinya akan dilakukan oleh kementerian dan lembaga, serta dimotori oleh BNPP, Bupati Kasmarni berharap agar pengembangan kawasan perbatasan negara, khususnya di Kabupaten Bengkalis akan menjadi lebih optimal.
“Optimal yang dimaksud tersebut melalui pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, air minum, perumahan dan permukiman, akses perhubungan, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, budaya dan ekonomi, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), termasuk peningkatan penanganan abrasi, sinergi restorasi gambut dan mangrove serta penguatan sinergi penanganan narkoba dan yang lainnya,” ujarnya.
Orang nomor satu di Negeri Junjungan itupun optimis, jika rencana aksi yang telah dibuat ini, dapat dilakukan dengan penuh komitmen serta berkelanjutan oleh kementerian atau lembaga yang ada di negara ini.
“Tentunya kita pasti dapat mewujudkan kawasan perbatasan, khususnya Kabupaten Bengkalis menjadi daerah perbatasan yang aman, berdaulat, dan berdaya saing. Sehingga ianya akan menjadi sebuah kenyataan dan bukan impian belaka,” lanjutnya.
Sementara Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI Farida Kurnianingrum menyebutkan penyusunan rencana aksi ini diharapkan dapat dimaknai dengan baik sehingga permasalahan dan kebutuhan daerah dapat disalurkan. #DISKOMINFOTIK
