MANDAU - Bupati Bengkalis Kasmarni meresmikan dapur produksi dan penunjang lainnya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Kelurahan Balik Alam, Kamis 4 Maret 2021, di Dapur Produksi jalan Swadaya Balik Alam.

Peresmian tersebut, ditandai dengan penandatanagan prasasti dan pemotongan tali pita oleh Bupati Bengkalis Kasmarni didampingi Sekda Bengkalis H.  Bustami HY,  Camat Mandau Riki Rihardi, Kepala Balai PPW Riau Ichwanul Ihsan, Lurah Balik Alam Fitrianita Eka Putri dan anggota DPRD Bengkalis.

Dalam sambutan Bupati Bengkalis, atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Riau, Kasatker Pelaksanaan PPK PKP, Camat Mandau, Lurah Balik Alam, keluarga besar Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang telah menyelesaikan kegiatan pembangunan infrastruktur Dapur Produksi Kota Tanpa kumuh tahun anggaran 2020 di Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau.

Kasmarni mengatakan, program ini merupakan program yang sangat strategis serta menjadi salah satu program yang berhasil, baik sebagai proyek dalam pencapaian target kinerja, maupun sebagai program pemberdayaan yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan perekonomiannya. dan yang tak kalah pentingnya lagi, melalui program ini telah berhasil merubah wajah kota yang kumuh menjadi kota yang lebih layak huni.

"Keberhasilan kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis livelihood di Kelurahan Balik Alam ini perlu kita contoh dan dapat kita adopsi untuk kita kembangkan di kelurahan maupun desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. kami melihat bahwa kedepannya program seperti ini bisa kita kolaborasikan dengan  satu diantara delapan program unggulan dari visi dan misi kami yakni program bantuan keuangan satu milyar satu kecamatan, satu desa dan satu kelurahan, melalui kegiatan penyediaan infrastruktur skala mikro yang cepat dan tepat sasaran,"ujanya.

Artinya, ketika pembangunan infrastruktur mikro di kecamatan, kelurahan dan desa dengan pola pekerjaan yang melibatkan masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) maupun Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) tentunya pengelolaan program akan lebih terarah dan terukur, cepat tepat serta berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan berdasarkan keinginan masyarakat.

Oleh karenanya kepada kepala perangat daerah seperti Bappeda, Dinas PMD, Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan UMKM serta dinas terkait lainnya, pelajari dan pahami serta pertajamkan rumusan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis livelihood ini untuk dapat adopsi melalui anggaran bantuan kecamatan, desa dan bantuan kelurahan.

Kata Kasmarni, paling tidak ada satu kecamatan, kelurahan atau desa yang jadikan sebagai pilot projek untuk kemudian dievaluasi sebelum diterapkan secara utuh bagi desa dan kelurahan lainnya dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.#DISKOMINFOTIK