PEKANBARU - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bengkalis mengikuti workshop komunikasi program pencegahan korupsi melalui media sosial (medsos) yang ditaja lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis 14 November 2019.
Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Daerah, Kediaman Gubernur Riau, Pekanbaru itu, juga diikuti Dinas Kominfo dan Humas se-Riau serta praktisi medsos.
Khusus dari Diskominfotik Bengkalis dihadiri, Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Darmawanto dan Babam Suryaman.
Workshop dibuka Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Riau, H Ahmadsyah Harrofie.
Dalam sambutannya, pejabat yang akrab disapa ongah Ahmadsyah ini, menyebutkan sebagai ruang kreatif baru, medsos menjadi wahana efektif untuk mengkampanyekan dan menyebarluaskan pesan anti korupsi.
Menurutnya, saat ini masih banyak Pemerintah Daerah yang belum memaksimalkan media daring 'online' tersebut untuk menyebarkan dan mengedukasi masyarakat, khususnya bahaya korupsi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Biro Humas KPK, Chrystelina GS memaparkan, tingginya pengguna medsos di Indonesia bagi KPK merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang untuk melakukan diseminasi kinerja dan hasil kerja pemerintah, termasuk dalam hal tugas pemberantasan korupsi.
"Selain cepat dan daya jangkau yang luas, medsos juga bisa digunakan sebagai medium komunikasi untuk mendekatkan diri dan berdialog kepada masayarakat," ujarnya.
Menurutnya, penguatan kinerja kehumasan, menjadi salah satu upaya KPK dalam memperkuat Humas Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari tugas di bidang koordinasi dan supervisi.
"Sehingga Humas dan Diskominfo diharapkan, selain mampu menyampaikan hasil kerja dan kinerjanya, juga turut menyebarkan konten anti korupsi," harapnya.
Workshop tersebut juga menghadirkan praktisi media sekaligus perintis Good News from Indonesia (GNFI) Akhyari Hananto. #DISKOMINFOTIK#
