BENGKALIS - Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia sebagai lembaga nonstruktural di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, berencana membentuk kawasan perdesaan di areal gambut.
Bengkalis menjadi salah satu daerah yang dipilih untuk membentuk kawasan perdesaan gambut tersebut.
Guna mendukung program itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), memfasilitasi rapat koordinasi antara BRG dengan 5 Kepala Perangkat Daerah (PD) terkait.
Selain Kepala Dinas PMD Yuhelmi, 4 Kepala PD yang juga hadir dalam rapat itu adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah H Tajul Mudarris, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Djamaluddin, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Bengkalis Emri Juli Harnis, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup diwakili Kepala Bidang Tata Lingkungan Rafiani.
Sedangkan dari BRG dihadiri Deputi Edukasi, Sosialisasi, Parsitipasi dan Kemitraan (ESPK) Myrna A Safitri dan Tim Survei Potensi Desa Ahmad Yani dan sejumlah Tim Inventarisasi Potensi Desa.
Rapat tersebut digelar di Jong Bistro, di jalan Hasanuddin Bengkalis, Senin malam, 28 Oktober 2019.
Deputi ESPK BRG Safitri mengatakan, Deputinya memiliki tugas mendampingi masyarakat desa. Salah satu program yang difasilitasi adalah pembentukan kawasan perdesaan di areal-areal gambut.
“Bengkalis sedang berproses untuk membentuk kawasan perdesaan itu. Malam ini kami bertemu dengan Kepala PD untuk menyampaikan rencana tersebut dan berharap ada sinergi kegiatan dan juga dukungan untuk sama-sama kita mewujudkan kawasan perdesaan gambut di Kabupaten Bengkalis,” harapnya.
Safitri mengaku, senang dengan hasil pertemuannya bersama Bappeda dan 4 Kepala PD tersebut.
Menurutnya BRG dan Pemkab Bengkalis berada dalam satu frekuensi. Yakni, sama-sama menginginkan agar ekosistem di Bengkalis lebih baik lagi, tidak rawan terbakar, dan juga ekonomi masyarakat meningkat.#DISKOMINFOTIK
