JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa keamanan anak wajib menjadi bagian dari desain awal (safety by design) setiap layanan digital. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan audiensi bersama Senior Director Government and Public Affairs Asia Pacific The LEGO Group, Lizum Mishra, di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat. Rabu, 30 September 2026.
Pertemuan ini berfokus pada implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS.
Pemerintah Indonesia menyambut baik dan mendukung penuh kehadiran LEGO di tanah air, selama platform dan ekosistem digitalnya patuh terhadap regulasi perlindungan anak yang tertuang dalam PP TUNAS.
“Kami lebih memilih pendekatan di mana akses tidak diberikan begitu saja tanpa persetujuan orang tua. Kita berikan akses awal tanpa fitur interaksi, lalu orang tua belajar bagaimana mengelola interaksi tersebut,” pungkas Meutya Hafid.
Menkomdigi menekankan pentingnya pengelolaan akses fitur digital yang berisiko bagi anak harus mengantongi izin orang tua sejak awal, bukan membiarkan anak mengaksesnya terlebih dahulu baru orang tua membatasi.
Mengingat populasi Indonesia yang besar, edukasi tidak bisa hanya dilakukan secara lisan. Metode terbaik adalah memberikan pengalaman langsung kepada orang tua saat mendampingi anak mengelola fitur interaksi di ruang digital.#DISKOMINFOTIK
