BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis mengikuti acara penyerahan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Acara yang digelar secara virtual itu, dilaksanakan di Instana Negara, Senin 29 November 2021. DIPA secara simbolis diserahkan kepada beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L).

Sementara itu, dari Pemkab Bengkalis sejumlah pejabat ikut menyaksikan penyerahan DIPA dan TKDD, diantaranya Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Johansyah Syafri.

Kemudian Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, H Heri Indra Putra. Juga hadir, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Yuhelmi.

Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan semua harus tetap waspada, karena pandemi belum berakhir. Tahun 2022 pandemi masih menjadi ancaman dunia dan juga ancaman bagi Indonesia.

"Selain varian lama di beberapa negara, telah muncul varian baru, varian omricron yang harus menambah kewaspadaan kita," ujarnya.

Kata Jokowi, antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin, agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi yang sedang dilakukan, serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilaksanakan.

Selain itu, untuk menghadapi ketidakpastian tahun 2022, pemerintah merancang APBN Tahun 2022 yang responsif, antisipatif dan juga fleksibel.

Kemudian pemerintah selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.

"Kita akan fokus pada 6 kebijakan utama yang pertama melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap mempertahankan sektor kesehatan, yang kedua menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan," paparnya.

Ketiga, peningkatan SDM yang unggul. Keempat melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kelima penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero base budgeting agar belanja lebih efisien.

"Sekali lagi di tahun 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi covid yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program," pungkas Jokowi.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran belanja 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun. Dengan rincian belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.944 triliun sedangkan belanja pemerintah daerah Rp769,6 triliun. #DISKOMINFOTIK