BENGKALIS – Meskipun tetap memberikan saran, masukan dan sejumlah kritisi, namun 7 Fraksi di DPRD Bengkalis sepakat Ranperda tentang Perubahan APBD 2019 yang diajukan Bupati bengkalis, dibahas dan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Melalui juru bicara masing-masing fraksi, kesepakatan itu mereka kemukakan pada Rapat Paripurna DPRD Bengkalis, Rabu malam, 21 Agustus 2019.
Sesuai absen yang ditandatangani, Rapat Paripurna dengan agenda utama pandangan umum masing-masing fraksi tersebut, diikuti 25 anggota DPRD Bengkalis. Dipimpim Wakil Ketua DPRD Bengkalis dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) Kaderismanto.
Sedangkan dari eksekutif, Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Daerah H Bustami HY yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis.
Fraksi yang pertama memberikan tanggapan atau pandangan adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dengan juru bisa Syaiful Ardi yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mandau.
Setelah Fraksi PAN, juru bicara dari Fraksi Partai Golkar yang juga berasal dari Dapil Mandau, Mus Mulyadi naik ke atas podium, menyampaikan pandangan fraksinya.
Setelah Mus Mulyadi, giliran H Abi Bahrun yang menyampaikan tanggapannya. Mengenakan pakaian yang sewarna dengan Kaderismanto, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini naik podium di kesempatan ketiga.
Kemudian, srikandi Fraksi PDI-P Febriza Luwu yang kembali terpilih sebagai anggota DPRD Bengkalis 2019-2024 dari Dapil Bengkalis II (Siak Kecil, Bukit Batu dan Bandar Laksamana), menyampaikan tanggapan dari fraksi partai dengan lambang Banteng Moncong Putih tersebut.
Setelah Febriza Luwu, giliran Morison Bationg Sihite yang pada Rapat Paripurna tersebut menunjuk dirinya sendiri sebagai juru bicara. Dia menyampaikan pandangan dari Fraksi Partai Demokrat.
Sementara tanggapan terakhir disampaikan Firman sebagai juru bicara Fraksi Gabungan Negeri Junjungan.
Namun sebelum Firman, Zamzami Harun terlebih dahulu memberikan padangan dari Fraksi Gerinda Garuda Yaksa. Saat menyampaikan pandangan fraksinya, Zamzami menyelinginya dengan menyampaikan beberapa pantun.
PAD dan DBH
Beberapa saran dan masukkan yang diberikan kepada eksekutif dalam disampaikan para juru bicara masing-masing fraksi dalam Rapat Paripurna tersebut, diantaranya, perlu melakukan terobosan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kemudian, sedini mungkin mempersiapkan langkah antisipasi bila terjadi pengurangan pendapatan melalui Dana Bagi Hasil (DBH).
Lalu, meminta kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan.
Selain itu, pelaksanaan kegiatan di APBD murni segera dilakukan. Bila ada kegiatan yang belum dilelang, untuk segera ditenderkan.
Saran yang lain, meminta Pemkab Bengkalis agar menjelaskan tentang penurunan kelas RSUD Bengkalis serta agar kualitas pelayanan di RSUD Bengkalis untuk masyarakat tetap seperti diharapkan meskipun kelasnya menurun.
Soal dana Usaha Ekonomi Desa (UED) dan UED-SP agar dievaluasi. Laporan yang disampaikan pengelolanya diaudit, sehingga keberadaannya benar-benar tetap sasaran.
Besok Jawaban Bupati
Sebelum menutup Rapat Paripurna, Kaderismanto menyampaikan, jika besok, Kamis, 22 Agustus 2019 DPRD Bengkalis kembali akan menggelar Rapat Paripurna.
Adapun agenda Rapat Paripurna tersebut, yakni jawaban Bupati Bengkalis terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis tahun Anggaran 2019.
“Besok, pada pukul 10.00 WIB,” jelasnya sebelum menutup Rapat Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tersebut tepat pukul 20.35 WIB.
Adapun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang hadir dalam Rapat Paripurna penyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi tersebut, yakni Kepala Bapenda H Imam Hakim, Kepala DPMPSP Basuki Rakhmat, Kadis Pemadam Kebakaran Djamaludin.
Kemudian, Kepala BPKAD Aulia, Kadis Perdagangan dan Perindustrian H Raja Arlingga, serta Kadis Kominfotik Johansyah Syafri. #DISKOMINFOTIK#
