BENGKALIS — Potensi objek pajak di Kabupaten Bengkalis cukup besar. Sehingga perlu upaya pendekatan persuasif, dan kedekatan hubungan emosional terhadap Wajib Pajak (WP). Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sistem Self Assessment menjadi salah satu penerapan kepada WP. Self Assessment artinya WP diberi kewenangan untuk menghitung atas beban pajak yang dikenakan. Sehingga diperlukan kepatuhan sukarela dari WP untuk jujur melaporkan jumlah pajak yang dibayar.

Namun untuk Self Assessment kepada WP ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis juga melakukan langkah persuasive melalui uji petik pemeriksaan atas laporan pajak yang disampaikan. Demikian disampaikan Plt. Kepala Bapenda Kabupaten Bengkalis H Imam Hakim, baru-baru ini, sebagaimana dikutip dari Posmetro Mandau

Menurut Imam Hakim, pemerintah tidak serta merta percaya kepada apa yang telah dihitung WP terhadap pajaknya. Kendati selama ini menyerahkan sepenuhnya melalui sistem Self Assessment, namun perlu ada tingkat kewajaran.

“Selain selt assessment, atau menghitung sendiri atas beban pajak yang dikenakan. Maka kita perlu melakukan uji petik, atas laporan pajak yang disampaikan, kami dalam hal ini telah bekerjasama dengan ahli audit dari BPKP Perwakilan Riau di Pekanbaru. Alhamdulillah, BPKP merespon dengan baik dan siap membantu, tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan atau PAD,”kata Imam Hakim kemarin.

Ia menambahkan, untuk uji petik pemeriksaan ini. Bukan berarti Bapenda tidak percaya kepada WP. Akan tetapi Bapenda sendiri berupaya bagaimana pelaporan itu bisa wajar benar adanya. Maka perlu dilakukan uji petik.

“Kejujuran wajib pajak itu perlu kita uji, sekaligus upaya persuasif, jika ditemukan ranah tidak jujur, tentu dalam evaluasi nantinya wajib pajak bisa diklaim telah membohongi pemerintah. Tentu hal itu sudah menjadi antisipasi kita,”paparnya.

Menurutnya lagi, upaya kerjasama dengan BPKP Perwakilan Riau-Pekanbaru ini tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan PAD. Khususnya WP yang 

berada di Kecamatan Mandau dan Pinggir, serta kecamatan lainnya.

“Hari ini, respon dari WP ini sudah baik, dan tentunya kita berharap partisipasi mereka terhadap pembangunan negeri ini,” katanya.

Sistem Self Assessment ini, sambungnya lagi. Tidak hanya dengan pelaporan jumlah pajak yang dibayar, akan tetapi Bapenda perlu meminta data base ke masing-masing WP, untuk dilihat tingkat kewajarannya.

“Saran WP kita hari ini itu sejumlah hotel dan restoran yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Terutama yang dikatagorikan potensial yang bisa memberikan sumbangan PAD,”terangnya lagi.

Bicara kerjasama dengan BPKP ini, mantan Sekretaris Bappeda Kabupaten Bengkalis ini menjelaskan, khusus penanganan pajak itu sudah dibentuk tim melalui Kepala Daerah. Artinya ada SKPD diluar dari pemerintah daerah yakni BPKP, karena dinilai masih memiliki kewenangan secara intenal pemerintah, dan memiliki sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam hal audit.

“Jadi tim ini sengaja dibentuk oleh pemerintah daerah, dan baru berjalan BPKP turun langsung bersama dengan bidang khusus di Bapenda, karena ada WP lama, dan sambil menggali potensi objek baru WP,”terangnya lagi.

Terkait jumlah WP yang sudah ditemui, Imam mengatakan, untuk saat ini sudah ada lima hotel, dan 10 restoran yang telah menjalani uji petik pemeriksaan lapangan.

“Kerjasama ini memang dibuat tim dan dibentuk Kepala Daerah. SKPD diluar dari pemerintah daerah, mengapa mengandeng BPKP karena kan masih orang intenal pemerintah, dan memiliki ahli audit, sengaja dibentuk oleh pemerintah daerah.

Jumlahnya, baru berjalan bpkp langsung dengan bidang khusus, karena ada WP lama, dan potensial itu menjadi WP, artinya mencari objek baru.

“Sesuai harapan kita kepada WP untuk memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan, nah himbauan ini sebenarnya adalah himbauan mulia, oleh pak Bupati mengatakan orang bijak itu taat pajak adalah kerelaan kita untuk membangun negeri kita, karena membangun negeri ini sumber dananya itu adalah dari sektor pajak, jadi memang kalau terhimbau membangun negeri ini tentunya WP itu taat pajak,”imbaunya. ##DISKOMINFOTIK

Sumber: Posmtero Mandau